Agustus lalu, saya dan beberapa jurnalis dari Indonesia dan Malaysia diundang ke Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Sepanjang perjalanan dari satu tempat tujuan ke tujuan lain, dari tujuan peliputan bisnis dan ekonomi sampai tujuan wisata, ada satu hal yang menarik perhatian: Tiongkok giat mengembangkan energi listrik terbarukan melalui turbin angin dan panel surya. Di Xinjiang, provinsi yang didominasi gurun pasir, sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Rumah penduduk yang terletak menyebar di padang pasir, dilengkapi dengan lembaran panel penangkap sinar matahari atau solar home system (SHS) yang bisa memenuhi kebutuhan listrik sebuah keluarga. Pemerintah Tiongkok tahun ini membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia, dengan kemampuan menghasilkan 200 Mega Watt peak (MWp). Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibangun di Gurun Gobi ini bakal menyuplai kebutuhan listrik untuk sekitar 1 juta rumah tangga.

Secara cepat, Tiongkok mengejar posisi Jerman sebagai produsen listrik tenaga surya terbesar di dunia. Dua pertiga dari panel surya dunia diproduksi di negeri Tirai Bambu itu. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, mengatakan potensi PLTS di Indonesia sangat besar. “Teman-teman di Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM pernah menghitung, katanya 560 Gigawattp,” kata Rida, ketika saya kontak Senin siang, 28 Desember. Dia baru saja pulang dari Kupang, menghadiri peresmian PLTS di Desa Oelpuah, Kabupaten Kupang.

Tahun 2014, total produksi listrik tenaga surya dengan sistem photovoltaic (PV) yang menggunakan panel pengangkat sinar surya untuk dikonversi secara langsung menjadi tenaga listrik menjadi 178 Gigawattp. Ada penambahan 40 Gigawattp dalam satu tahun saja. Kontribusi energi listrik tenaga surya sekitar 1 persen dari total bauran energi listrik dunia. PLTS yang dibangun oleh PT LEN Industri sebagai Independent Power Producer (IPP) di Kabupaten Kupang berkapasitas 5 Megawattp. Uji coba sudah dilakukan dalam dua pekan sebelum diresmikan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Minggu, 27 Desember, dan berhasil memproduksi 4 MWp.

Proyek yang berdiri di atas tanah seluas tujuh hektare itu menelan investasi 11,2 juta dolar AS. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, meski hanya 5 MWp, bagi Kupang pasokan dari PLTS ini merupakan tambahan yang cukup signifikan. “Daya efektif listrik di Kupang adalah 68 MW,yang sebenarnya sudah memasuki situasi krisis karena reserve margin-nya sangat minimal,” kata Sudirman sebagaimana ditulis dalam siaran persnya.

Saat ini juga masih terdapat antrian yang pemasangan listrik hingga 64 MW. Kawasan industri terpadu Kupang juga sebenarnya sudah siap. Hanya saja terkendala pasokan listrik. Sistem PLTS Grid-Connected yang digunakan pada PLTS ini memungkinkan pembangkit tenaga surya ini bekerja secara paralel dan terhubung langsung dengan jaringan listrik utama sehingga tidak menggunakan sistem baterai karena listrik yang dihasilkan langsung dialirkan ke jaringan listrik eksisting pada siang hari. “Karena sistem on-grid, maka listrik langsung bercampur dengan pasokan dari PLN. Tergantung kebutuhan. Rata-rata untuk rumah tangga sekitar 150 – 150 watt sehari kebutuhannya,” ujar Rida.

Dimulai di Bali pada era SBY
Mengingat potensinya, maka Indonesia tergolong terlambat masuk ke pengembangan PLTS. Padahal, Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan sinar surya berlimpah. Selama ini, pengembangan listrik tenaga surya dilakukan dengan skala rumah tangga menggunakan SHS. Yang memiliki skala besar terpusat, tersebar letaknya, kebanyakan di kawasan timur Indonesia.

Pada Februari 2013, Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik, meresmikan dua PLTS sistem PLTS Grid-Connected di dua lokasi, yaitu Bangli dan Karangasem, Provinsi Bali, dengan total daya masing-masing sebesar 1 MWp. Saat itu keduanya menjadi PLTS dengan kapasitas terbesar. PLTS Bangli dan Karangasem saat itu dinyatakan sebagai proyek percontohan bagi PLTS di provinsi lain. Pemerintah memulai proyek ini pada April 2012 sebagai bagian dari komitmen memanfaatkan sumber energi terbarukan.

"Pembangunan listrik dengan menggunakan BBM saat ini sudah mahal sekali, yaitu 40 sen per KWh. Saya sudah perintahkan agar PLN jangan lagi membangkitkan listrik dengan menggunakan BBM. Kita beralih ke energi baru dan terbarukan,” kata Jero saat itu. Menurut hitungan Jero, potensi tenaga matahari di Indonesia saat ini sekitar 50.000 MW. Yang diproduksi baru 10 MWp. Dalam lima tahun terakhir, ketika isu pemanasan global menguat dan dampak bagi perubahan iklim justru lebih mahal bagi kelangsungan bumi dan penghuninya, adu cepat produksi energi terbarukan kita sambut gembira.

Dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), produksi listrik tenaga surya dan tenaga panas bumi dipercepat. Jokowi melanjutkan komitmen itu dan berjanji di depan kepala pemerintahan sedunia bahwa Indonesia akan mencapai 23 persen energi terbarukan pada 2025. Jokowi menyampaikan itu di depan forum pemimpin di Konferensi Perubahan Iklim, atau (COP 21), di Paris, Perancis, pada 30 November 2015. Juli lalu, Jokowi juga meresmikan PLTP Unit V Kamojang yang dioperasikan Pertamina. Pembangunan unit sebelumnya dilakukan di era SBY.

Listrik dari jaringan cerdas

Menyediakan listrik bagi 250 jutaan penduduk Indonesia yang tersebar di pulau-pulau memang tidak mudah. Data tahun 2012 baru 73,4 persen wilayah Indonesia dialiri listrik. Tahun 2015, Kementerian ESDM mencantumkan angka 85,1 persen rasio elektrifikasi. Wilayah Timur seperti NTT dan Maluku menjadi prioritas pengembangan listrik tenaga surya karena ketergantungan akan listrik bertenaga diesel dan bahan bakar minyak terkendala transportasi. Belum lagi jika cuaca buruk, transportasi laut pasti terganggu. Untuk wilayah seperti NTT dan Maluku, juga Papua yang konturnya bergunung, yang perlu dilakukan adalah pengembangan jaringan cerdas (smart-grid) yang bisa mengombinasikan beragam sumber listrik secara otomatis sesuai dengan permintaan. Listrik tenaga surya dioptimalkan di siang hari, misalnya, sementara di malam hari menggunakan tenaga baterei.

Dalam bukunya, Gelombang Ekonomi Inovasi, mantan Menteri Riset dan Teknologi yang juga mantan Ketua Komite Inovasi Nasional, Muhammad Zuhal, mengatakan bahwa sistem jaringan cerdas paling pas untuk Benua Maritim Indonesia.

Tahun 2012, pemerintah memulai teknologi jaringan cerdas energi di Pulau Sumba, NTT. Daerah ini memiliki keanekaragaman sumber energi terbarukan, seperti energi surya, angin, air, dan biogas kotoran ternak. “Jaringan ini juga memanfaatkan komunikasi data satelit VSAT untuk sistem kontrol dan manajemen data,” tulis Zuhal. Jaringan cerdas yang timbal-balik ini bisa secara otomatis menghitung berapa per Kwh listrik dari sumber tertentu pada saat periode beban puncak (peak hour) dan beban rendah (off-peak). “Sistem ini memungkinkan komunikasi interaktif secara cerdas antara pelanggan dan pemasok,” kata Zuhal. Misalnya, pelanggan rumah tangga dan industri yang menggunakan panel surya memiliki kelebihan pasokan listrik, mereka dapat melakukan transaksi jual beli Kwh secara otomatis. Ini menghindari pemborosan energi dalam bentuk membuangnya dalam bentuk panas sebagaimana dalam sistem sentralisasi energi. Sistem ini dibangun oleh Pusat Konversi dan Konservasi Energi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi tahu tentang informasi ini. Sayang kalau tidak diteruskan, karena kajian ini basisnya adalah ekonomi berbasis inovasi dan sudah bisa dikembangkan sendiri oleh anak bangsa sendiri. PLTS di Kupang mencatat penggunaan tenaga kerja dan komponen dalam negeri sekitar 70 persen. Ini juga patut kita apresiasi.

sumber: https://www.rappler.com/indonesia/117323-jejak-pembangkit-listrik-tenaga-surya-di-indonesia